Bank Dunia 'Sentil' Rencana Utang Baru RI di Tengah Pandemi, Berikut Penjelasannya

Media Swara Semesta (16/7/2020)

Bank Dunia mengingatkan pemerintah Indonesia terkait membengkaknya utang negara di masa pandemi virus Corona. Jika tidak dikelola dengan baik persoalan utang akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia.

World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan, Indonesia sendiri tengah berpeluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi setelah dinyatakan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Namun karena adanya pandemi virus Corona membuat jalan menuju negara maju harus berliku-liku. Setidaknya ada 3 tikungan atau kurva yang harus dilalui RI, yakni tikungan pandemi, resesi, dan utang. Ketiga tikungan itu harus diatasi sebelum mencapai tujuan menjadi negara berpenghasilan tinggi.

"Kemudian lika liku ketiga, kurva utang. Karena tentu saja ada belanja negara yang dibutuhkan untuk negara memberikan bantuan yang dibiayai melalui utang. Tapi tentunya pada waktu nanti, Indonesia juga harus bisa mengontrol utangnya," kata Frederico dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects Juli 2020 secara virtual, Kamis (16/7/2020).

Pemerintah sendiri dalam Perpres 72/2020 menetapkan pembiayaan utang mencapai Rp 1.220,5 triliun. Terdiri dari SBN neto Rp 1.173,7 triliun dan pinjaman neto Rp 46,7 triliun.

Kebijakan pembiayaan utang itu untuk menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank Dunia setuju dibutuhkan pembiayaan utang untuk mengatasi dampak yang timbul dari pandemi. Namun lembaga ini mengingatkan agar utang itu dikelola dengan baik.

Pengelolaan utang menjadi tikungan terakhir sebelum menuju negara berpenghasilan tinggi. Sebab dengan utang yang meningkat, maka ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya semakin sempit.

"Kita butuh belanja banyak untuk bansos, kesehatan. Dengan demikian, utang meningkat dan kemudian sudah mulai mengurangi ruang fiskal. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makro ekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu akan jadi hambatan jalan menuju pemulihan," tambahnya.

(dfc/an)