Setiap Tahun Dana Dianggarkan, Kenyataannya Plang PKK Terhinakan.

Media Swara Semesta (11/05)
Serdang Bedagai
Sejak zaman orde baru, kelompok  penggerak PKK sudah ada dan selalu eksis berkiprah di desa maupun kabupaten, dan biasanya selalu dibawahi oleh Ibu Bupati sebagai ketua penggeraknya.

Biasanya banyak kegiatan yang dikelola oleh kelompok yang tergabung dalam organisasi PKK yang selalu bersosialisasi tentang kesehatan masyarakat, pemanfaatan pekarangan rumah, perbaikan gizi, maupun penanganan balita, sehingga kelompok ini merupakan bagian penting didalam pemerintahan di desa maupun kabupaten.

Namun begitu kedatangan awak Media Swara Semesta ke desa Bahsumbu, kecamatan tebing tinggi kabupaten Serdang Bedagai (7/05) terkejut melihat plang PKK, yang sangat terhinakan keberadaannya tersandar di tanah didinding rumah Mira (27) warga Dusun VII Ladang Alas.

Plang PKK yang seharusnya berdiri tegar didepan kantor kepala desa tapi kini terhinakan di desa Bahsumbu, padahal setiap tahun anggaran untuk kegiatan kelompok ini selalu ada berkisar 8-16 juta/tahun, akan tetapi untuk memperbaiki plang kelompok  ini tak dipikirkan malah ditelantarkan.

Bahkan ketika kepala desa bahsumbu Suhartoyo dihubungi via selulernya 0853-5858-xxxx untuk konfirmasi namun  tidak diangkat dan di SMS juga tidak dibalas.

Menurut Dirsyam Mahmuda selaku Humas LSM SWARA SEMESTA KEADILAN, "Perlakuan Kepala Desa Bahsumbu sebagai pengguna anggaran desa sudah dapat dipertanyakan, dengan adanya anggaran dana desa setidaknya kantor kepala desa terawat dan terpelihara begitu juga pelengkap yang harus berdiri di depan kantor".

"Untuk ini dimintakan Kepada inspektorat, selaku badan pengawas maupun sebagai monitoring anggaran desa  yang dikucurkan agar mengaudit desa tersebut secara detail, bila perlu pihak BPK ikut serta terjun ke desa-desa demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan" tegasnya

Hasil pantauan kami semua kantor desa untuk kabupaten Serdang Bedagai sudah baik dan megah namun untuk desa Bahsumbu, ampun dechh... pungkas Dirsyam.

Sesuai amanah presiden Jokowi, agar masyarakat turut serta mengawasi penggunaan dana desa, maka secara sistematis perintah presiden adalah titah yang mempunyai kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti semua pihak termasuk aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun polisi untuk dapat melaksanakannya.