AHY Terlihat Tegas dan Terukur Mengatasi Kudeta

Media Swara Semesta (28/2/2021)

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai berhasil mengatasi upaya kudeta kepemimpinan oleh segelintir kader. Keputusan AHY membongkar ke publik terkait gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPKPD) yang melibatkan kalangan eksternal, sangat tepat. Demikian halnya sanksi pemecatan terhadap tujuh kader PD yang terlibat GPKPD.

“AHY terlihat tegas dan terukur dalam mengatasi upaya kudeta atas kepemimpinan partai yang sah. Meski masih muda, AHY tampaknya bukan tipikal pemimpin yang tergesa-gesa, tetapi juga bukan tipe yang lambat mengambil keputusan, ia memasuki episode kepemimpinan yang matang,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Minggu (28/2/2021)

“Ini soal internal partai yang biasa, ini juga laboratorium yang sangat berharga bagi AHY dan politisi Demokrat lainya, jalani saja dengan tenang dan matang, apalagi sudah ketemu celahnya,” ucap Ubedilah.

Menurut Ubedilah, persoalan yang lebih besar yakni bahaya laten intervensi kekuasaan pada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Terlebih kekuatan politik yang memilih jalan bersama rakyat, bukan penguasa.

“Oposisi itu penting, bukan hanya agar pemerintah bekerja benar tetapi juga karena tanpa oposisi demokrasi akan melemah. Presiden Jokowi pernah bilang jangan meragukan komitmennya pada demokrasi. Nah ini harus dibuktikan salah satunya adalah dengan membiarkan oposisi tumbuh sehat, bebas dari ancaman intervensi, kriminalisasi atau bentuk-bentuk tekanan lainnya,” ujar Ubedilah.

Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Negeri Semarang, Cahyo Seftyono tidak kaget dengan keputusan PD memecat sejumlah kader.

Keputusan ini sangat bisa dipahami. Sudah terlihat sejak mengumumkan upaya pengambilalihan kepemimpinan ini tanggal 1 Februari lalu, AHY sebagai ketum tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Mungkin AHY hanya butuh waktu agar penyelidikan internal bisa tuntas dan para kader yang terbukti bersalah bisa diproses sesuai mekanisme partai,” kata Cahyo.

“Pada partai-partai lain juga pernah terjadi hal yang sama, baik yang melalui mekanisme partai maupun yang tiba-tiba muncul surat pemecatan, pasti ada dasarnya. Demokrat berpengalaman berada dalam pemerintahan selama 10 tahun, dan tujuh tahun ini berada di luar pemerintahan. Memang tidak akan mudah, tetapi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Demokrat,” kata Cahyo.

Ubedilah maupun Cahyo mengingatkan agar Partai Demokrat tidak gentar menghadapi berbagai tekanan sebagai partai nonpemerintah.

“Ini konsekuensi tidak bergabung bersama koalisi pemerintah, tetapi jika Demokrat jeli dan tangguh, tantangan ini bisa menjadi peluang yang luar biasa,” ungkap Ubedilah. (BS/red)