Sri Mulyani Miris Belanja Kesehatan Pemda Zona Merah Mandek, Berikut 9 Daerah yang Dimaksud

Media Swara Semesta (20/6/2021),

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati miris masih banyak daerah yang belanja anggaran kesehatannya rendah meski masuk dalam kategori zona merah Covid-19.

Ia mencatat realisasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) khusus penanganan kesehatan sebesar 8 persen pada pemerintah daerah (Pemda) dengan status covid-19 tinggi masih di angka 7,5 persen.

Bahkan ada 9 daerah yang belum menggunakan dana dari pemerintah pusat tersebut.

"Kalau kita lihat ironisnya pada saat mereka menghadapi zona merah, tapi belanja dari TKDD atau APBD-nya, DAU/DBH untuk penanganan covid ternyata belum meningkat," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional XIII Apkasi dikutip Minggu (20/6).

Padahal, kata Sri Mulyani, daerah sangat membutuhkan sumber daya untuk penanganan Covid-19 baik itu testing, tracing dan isolating, biaya tenaga kesehatan atau untuk biaya operasi kesehatan.

"Saya mohon untuk seluruh pimpinan dalam hal ini bupati yang ada di Apkasi untuk melihat karena kalau kita tidak mampu menangani covid-19 berarti kita tidak akan mampu memulihkan ekonomi nasional kita atau ekonomi di daerah Anda," imbuhnya.

Data belanja DAU/DBH khusus penanganan covid-19 di 29 daerah zona merah, per 19 Juni 2021, menunjukan realisasi baru mencapai Rp146,9 miliar dari anggaran Rp1,94 triliun.

Dari 29 daerah tersebut, 9 daerah yang belum merealisasikan sama sekali belanja DAU/DBH untuk penanganan kesehatan di antaranya Kabupaten Pidie, Kabupaten Banda Aceh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pekan Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Bintan.

"Kalau covid-19 makin melonjak pasti ekonomi di daerah juga mengalami tekanan yang luar biasa dampaknya," pungkas Sri Mulyani.Cn