Mahasiswa Demo Temui Walikota, Terkait Dugaan Korupsi Proyek RSUD Padang Sidempuan

Padang Sidempuan (13/02)

Belasan massa dari Gerakan Mahasiswa Bela rakyat (Gebrak) mendatangi Kantor Walikota Padangsidimpuan dan melakukan aksi, Selasa (12/2) kemarin. Mahasiswa meminta kepada Walikota untuk memanggil dan mengevaluasi Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan atas dugaan korupsi proyek pengadaan bangunan senilai Rp22 miliar.

“Perlu saya tegaskan, proyek itu ada pada Tahun 2017 dan saat itu saya belum menjabat. Jika ada tindak pidana, silahkan laporkan ke polisi, kejaksaan dan bila perlu sampai ke KPK. akan saya dukung, dan saya tidak punya kepentingan di situ,” tukas Walikota Padangsidimpuan Irsan Effendi Nasution saat menjawab tuntutan mahasiswa di halaman kantornya, Selasa (12/2) kemarin.

Dia menjelaskan, soal pemanggilan dan mengevaluasi pihak yang dimaksud, Irsan belum memiliki wewenang karena terganjal dengan regulasi yang ada.

“Saya belum ada enam bulan menjabat, dan belum ada wewenang untuk melakukan itu. Begitupun, saya akan minta kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Dan untuk itu ada prosedurnya,” terangnya dan langsung menghubungi Kepala Inspektorat disaksikan mahasiswa yang demo.

Sebelumnya, Kordinator Aksi Agus Halawa menyampaikan, pihaknya menduga ada terjadi praktik korupsi pada proyek pembangunan RSUD Kota Padangsidimpuan. Hal itu terangnya, berdasarkan sejumlah temuan seperti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dugaan indikasi mark up, serta dugaan penyimpangan lainnya.

“Adanya temuan item pekerjaan yang tidak memakai analisa dan tidak dihitung sebesar Rp23 juta dan pembongkaran bangunan sebesar Rp25 juta. Pekerjaan Canopy sebesar Rp63 juta ditiadakan, pekerjaan pagar railing Rp39 juta ditiadakan dan dugaan indikasi korupsi lainnya,” urainya.

“Kami berharap ada tindakan yang serius dari Walikota Padangsidimpuan agar dugaan korupsi tersebut bisa terungkap dan terang benderang.” Pungkas Halawa dan diikuti massa lainnya.