Bimtek Diikuti 230 Kepala Desa dan Kaur Keuangan Serdang Bedagai Menelan Uang Negara milyaran rupiah, Instruksi siapa???

SWARA SEMESTA (9/04)

Sama-sama diketahui bahwa untuk memenuhi tantangan kedepan diperlukan SDM yang cerdas dan mampu menjawab strategi kebijakan pembangunan yang modern.

Kebijakan pembangunan yang modern dan mandiri berbasis "IT" tersebut bertujuan mengimplementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui tahapan bimbingan teknis yang diterapkan kepada perangkat desa di kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan bimtek yang dilakukan untuk perangkat desa Se Kabupaten Serdang Bedagai tersebut mendapat sorotan kritik dari tokoh pemuda Serdang Bedagai Jonny Parulian Panjaitan, SE

Ft. Jonny Parulian Panjaitan,SE

"Sebagai tokoh pemuda saya sangat setuju adanya bimtek yang bertujuan mencerdaskan perangkat desa untuk menuju kemandirian modernisasi terkait penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa Berbasis IT, ucap Jonny Parulian Panjaitan, SE

"Akan tetapi ada yang saya sesalkan, tentang kegiatan tersebut diduga sebagai kegiatan menghamburkan keuangan negara disaat Indonesia dalam lilitan hutang yang bakal diwariskan ke cucu kita kedepannya", tandas Jonny Parulian Panjaitan, SE

"Bayangin aja, pada tgl 31 Maret-3 April 2019 bimtek untuk rombongan kepala desa di Novotel Soechi jln Cirebon Medan dikenakan 5 jt/desa = 1,15 milyar kemudian berselang beberapa hari kemudian di tgl 8-11 April 2019 rombongan Kaur Keuangan ditempat yang sama dengan nilai uang yang juga sama 5 jt/desa = 1,15 milyar total biaya keseluruhan 2,3 milyar, bukankah ini kegiatan yang bertujuan menghabiskan anggaran?", kritik JP. Panjaitan, SE

Sebagai tokoh pemuda saya sangat mengkritisi cara-cara seperti ini, apalagi kegiatan bimtek ini diselenggarakan oleh pihak eksternal swasta, bahkan perlu dipertanyakan tentang kebijakan ini atas  instruksi siapa?", tegasnya.

"Lantas apa kerjanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) jika bimtek dikelola oleh eksternal", lanjutnya

"Untuk menyikapi penghamburan keuangan negara sebesar milyaran rupiah sebagaimana paparan diatas, diminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar turun dan mengaudit semua ini", pungkasnya.

Mari kita kawal pembangunan ini demi Indonesia yang bersih dan bermartabat tutup Jonny Parulian Panjaitan, SE selaku tokoh pemuda Serdang Bedagai.