Kantor Pangulu Nagori Bandar Maruhur Tak Berpenghuni, "Penampakan Seperti Rumah Hantu"

Media Swara Semesta (10/08)
Simalungun
Terlihat begitu kumuh dan kotor seolah tiada penghuni manusia di dalamnya yang ada hanya penampakan perkumpulan para hantu yang sedang beraktifitas di kantor Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silao Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Ft. JR.Saragih
Pangulu Nagori Bandar Maruhur

Kantor yang penuh debu, sampah dan kayu-kayu bekas yang bertumpuk di dalamnya, mengasumsikan dugaaan bahwa kantor Desa Bandar Maruhur tidak pernah di bersihkan apa lagi di gunakan untuk kepentingan pemerintah Desa dalam melayani masyarakatnya.

Begitu juga di halaman  luar kantor desa tersebut hampir semua di halaman itu di tumbuhi dengan rumput ilalang yang tajam dan berduri, jelas sekali tidak pernah di pangkas ataupun di bersihkan

Jaya Rinson Saragih selaku pangulu nagori Bandar Maruhur membenarkan hal itu, Kamis, 8 Agustus 2019 dan mengatakan "anggaran ADD dana DD tidak mencukupi untuk di bangun kantor tersebut bahkan bisa di bilang tidak ada anggaran untuk membangun atau merehab kantor desa kami ," ucapnya

Ketua LSM Swara Semesta Keadilan, Rony Sp menyayangkan kinerja pejabat Kabupaten Simalungun  diera ke 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di semua penjuru nagori kantor pangulunya bagaikan rumah hantu, bahkan Rony mengomentari dengan kondisi kantor Desa Bandar Maruhur seperti ini.

"Kantor desa seperti ini di duga keras inspektorat dari Kabupaten Simalungun serta Camat Silao Kahean yang juga sebagai pengawas di desa tutup mata dan bisa dimungkinkan tidak pernah turun untuk memantau kinerja kepala desa yang ada di kabupaten tersebut". Ucapnya.

"Sementara Anggara yang di gulirkan ke setiap desa - desa dari pusat itu milyaran ,artinya jika kepala Desa itu sebagai pemegang anggaran di biarkan begitu saja tidak tertutup kemungkinan korupsi berjemaah sudah berjalan mulus ", tegasnya

"Sebagai  kontrol  sosial  kami  meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga yang diamanahkan oleh konstitusi negara ini, untuk dapat turun ke kabupaten Simalungun guna mengaudit uang negara yang dikucurkan ke daerah tersebut sehingga pelayanan publik di desa-desa berjalan dengan baik", pungkasnya.