Ombudsman Tanggapi LSM Swara Semesta Terkait Kasus Annisa Haq

Media Swara Semesta (11/08)
Segenap Redaktur, wartawan Media Swara Semesta dan seluruh pengurus maupun anggota LSM Media Swara Semesta mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dalam menyikapi laporan dari LSM Swara Semesta.

Sebagai pelapor kami memahami fungsi Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Begitu banyak persoalan maupun kasus yang ditangani oleh ombudsman namun kami menganggap bahwa pengaduan LSM Swara Semesta termasuk dalam skala prioritas ungkap Roni Syahputra selaku Pimpinan Redaksi sekaligus Ketua LSM Swara Semesta Keadilan.

"Ombudsman telah bekerja sesuai amanat Undang-undang Nomor 37 tahun 2008, dan hal itu sudah terbukti dengan tembusan yang kami terima Terkait persoalan yang menyangkut Annisa Khaq", ucap Rony.

"Pertama surat Nomor : B/0177/LM.11-02/0045.2019/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal dimulainya pemeriksaan kemudian tembusan surat Nomor B/0316/LM.11-02/0080.2019/VII/2019 perihal permintaan penjelasan. dalam masalah ini ombudsman benar-benar serius dalam menangani pengaduan dapat diacungkan jempol", tegas Rony.

"Dalam menangani persoalan Annisa Khaq", LSM Swara Semesta Keadilan berharap agar ombudsman mampu mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera.
Mampu mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mampu meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk
memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik.
Mampu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme
Mampu meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang
berintikan kebenaran serta keadilan", pungkas Rony