Polemik Pembangunan Jembatan Desa Naga Kesiangan Menimbulkan Unjuk Rasa Masyarakat.

Media Swara Semesta (20/08)
Serdang Bedagai
Pembangunan jembatan desa Naga Kesiangan yang menelan biaya milyaran rupiah menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat.

Masyarakat kecewa karena akses jalan untuk penyeberangan belum tersedia namun jembatan sudah ditutup oleh pihak pemborong CV. Wendy dengan alasan mereka sudah ketinggalan waktu start pekerjaan.

Ft. Kades Naga Kesiangan

Dari penutupan jembatan tersebut, membuat warga masyarakat merasa terhalang dengan akses lintas mereka dalam aktivitas antar jemput anak sekolah, sehingga para emak-emak dari masyarakat dusun II unjuk rasa turun ke lokasi jembatan untuk meminta solusi kepada kepala desa dan pihak CV Wendy agar anak mereka tidak terhambat mengikuti pelajaran disekolah.

Menurut keterangan buk Atin salah seorang emak-emak yang ikut unjuk rasa "kami sengaja turun kesini untuk memblokade jalan dari pangkal simpang, apabila tidak dibuat jalan alternatif penyeberangan, supaya sama-sama tidak bisa melintas masuk ke lokasi jembatan". Ungkapnya

"Kami mengapresiasi tujuan pemerintah untuk memugar jembatan menjadi permanen, tapi jangan biarkan anak sekolah kami terlantar karena tidak adanya penyebaran alternatif", jelas mereka.

Ditempat yang sama ketika dikonfirmasi kepala desa Naga Kesiangan Boimin menjelaskan, "upaya pemerintah desa untuk melakukan pendekatan dengan pihak pemborong telah dilakukan dan kepala desa mengakui telah menerima sejumlah uang untuk pembuatan jalur alternatif penyeberangan dengan mengadakan dua buah sampan untuk dirakit secara tradisional".

"Namun jalur penyeberangan alternatif sampan harus melintasi tanah masyarakat yang sampai saat ini masih tergendala izin dari pemilik tanah tersebut", ucap kepala desa

"Sebagai wakil masyarakat kami dari perangkat desa yang terdiri dari BPD, dan tokoh masyarakat sudah datang meminta maaf jika cara yang kami lakukan dianggap salah kepada sdr. Rudi selaku pemilik tanah namun hal itu tidak membuahkan hasil dan harus dipindah di jalur yang sudah ditentukan oleh sdr. Rudi, sehingga jalur yang sudah dibuat sia-sia", lanjut kepala desa Boimin.

"Bahkan sampai saat ini Senin 19 Agustus 2019 jam 15.30, upaya itu kami ulangi lagi bersama-sama dengan babinkamtibmas dan Babinsa namun hasilnya tetap bertahan di jalur yang ditentukan oleh sdr.Rudi. Sebagai kepala desa saya akan berusaha mengupayakan yang terbaik demi solusi agar tidak tergendalanya pendidikan anak-anak disini", tegasnya.

Ditempat yang berbeda sdr Rudi ketika dikonfirmasi mengatakan "saya selaku pemilik tanah tidak pernah keberatan apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum, tapi caranya tidak harus seperti itu", ucapnya

"Sebagai pemilik tanah saya terperanjat, tiba-tiba buldozer sudah bekerja di tanah milik saya tanpa koordinasi, artinya kepala desa bertindak tanpa menghargai saya".

"apakah seperti ini cara penyelesaian masalah", pungkasnya.

Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa semua yang terjadi akibat dari kesalahpahaman belaka, sehingga pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban.

Menurut informasi yang diterima akhirnya sekitar jam 20.00 wib ternyata semua mencair dan sudah sepakat berjalan sebagaimana yang diharapkan demi kepentingan umum dan hal itu membuat masyarakat terutama kaum emak-emak gembira dengan terwujudnya kesepakatan tersebut.