Panitia seleksi KPK Menyerahkan 10 Nama Calon pimpinan Kepada Presiden

Media Swara Semesta (3/09)
Panitia seleksi atau pansel KPK sudah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Selanjutnya, sepuluh nama itu akan diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Untuk berikutnya dilakukan fit and proper test. Setelah itu, akan dipilih lima komisioner, untuk memimpin KPK empat tahun mendatang, periode 2019-2023.

Berikut ini profil singkat 10 capim KPK yang namanya sudah diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut:
Alexander Marwata
Pria kelahiran Klaten Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah pimpinan KPK periode yang masih menjabat sekarang 2015-2019. Sejak 1987 hingga 2011, ia bekerja di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Bergelut di dunia hukum, menjadi pekerjaannya sejak 2012. Tercatat, ia merupakan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Jenjang pendidikan ia lalui dengan baik. Mulai dari SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986), hingga D IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta. Kemudian pada 1995, ia memilih kuliah lagi di S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Firli Bahuri
Pria yang kerap menggunakan roda dua ini, lahir di Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada 8 November 1963.
Kepala Polda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri jadi kandidat Capim KPK.
Saat ini, Inspektur Jenderal Polisi Firli mengemban tugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Firli bahkan pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Beberapa jabatan lainnya ia emban seperti Wakapolda Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kapolda Banten, Karodalops Sops Polri, Wakapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Deputi Penindakan KPK.
Pendidikan ia tempuh dari Akabri (1990), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1997), Sespim (2004), dan Lemhannas PPSA (2017).

I Nyoman Wara
Dia adalah calon pimpinan KPK yang berasal dari auditor. Tercatat, Nyoman Wara adalah auditor utama investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam seleksi capim, I Nyoman Wara sempat membuat pernyataan yang menghebohkan. Lantaran ia mengaku, kalau audit investigatif terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan audit BPK tahun 2017 dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, sudah sesuai.
Hal ini menjadi perdebatan, lantaran audit BPK sebelumnya yakni pada 2002 dan 2006, tidak ditemukan kerugian negara. Sementara pada audit investigatif 2017, ada kerugian negara. I Nyoman Wara menyebut, audit 2017 dilakukan tidak perlu melihat audit-audit sebelumnya. Hal ini yang menampik sikap kontra terhadap pernyataan itu.

Johanis Tanak
Ia adalah salah satu capim KPK yang berasal dari lingkungan Kejaksaan. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Direktur TUN Kejagung).
Capim KPK Johanis Tanak, saat uji publik di Kementerian Setneg.
Pada 18 Juni 2019 lalu, ia baru meraih gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam catatan KPK, Johanis Tanak sudah melaporkan harta kekayaannya, yakni dengan harta sebesar Rp8.340.407.121. Pelaporan dilakukan dua kali, yakni Januari 2012 dan Juli 2019.

Lili Pintauli Siregar
Lili adalah seorang advokat. Sebagai capim perempuan, ia sempat mendapat sorotan bersama sejumlah perempuan lainnya yang ikut dalam tes calon pimpinan KPK.
Langkah Lili terus melaju, hingga ia masuk dalam daftar 10 nama yang diserahkan oleh panitia seleksi atau pansel kepada Presiden Joko Widodo, Senin sore, 2 September 2019.
Dalam pengalamannya, Lili pernah menjabat di beberapa lembaga. Seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada periode kepemimpinan 2008-2013, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008, ia bersama 6 anggota yang lainnya diangkat sebagai Wakil Ketua.

Luthfi J Kurniawan
Bagi warga Malang dan sekitarnya, sosok Luthfi Jayadi Kurniawan tentu sudah sangat familiar. Terutama di kalangan aktivis. Semasa menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, ia juga aktif dalam organisasi.
Bergulat dengan isu-isu korupsi, telah ditekuninya dalam kurun 20 tahun belakangan ini. Di Malang, ia bahkan mendirikan Malang Corruption Watch (MCW), dan aktif melakukan advokasi.
Selain sebagai pegiat anti-korupsi, Luthfi juga membagikan ilmunya dengan cara mengajar di almamaternya.
Tim Pansel dan Capim KPK berfoto di RSPAD Gatot Subroto.

Nawawi Pomolango
Nawawi berasal dari unsur hakim. Saat ini, dia adalah hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.
Dari sejumlah nama hakim sebelumnya yang ikut tes, hanya Nawawi yang tersisa. Jika nanti dia terpilih menjadi komisioner KPK periode 2019-2023, ia yang menjadi hakim pertama yang menjabat di komisi anti-rasuah itu. Sebab hanya dia hakim karir yang bisa masuk.
Meski ada Alexander Marwata yang juga pernah menjadi hakim, tetapi ia bukan hakim karir seperti Nawawi.

Nurul Ghufron
Ia adalah salah satu capim KPK dari unsur dosen atau pendidik. Saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Pria yang bergelar doktor tersebut, dilahirkan di Sumenep, 22 September 1974.
Dia juga sempat aktif di dunia advokat. Saat bersamaan ia maju di capim KPK, ternyata Ghufron juga maju sebagai bakal calon rektor Universitas Jember.

Roby Arya
Ia adalah pegawai di Sekretariat Kabinet. Namun, sepak terjangnya untuk menjadi komisioner KPK, bukan pertama kali ini. Bahkan, Roby tercatat pernah masuk nominasi bersama-sama dengan Busyro Muqoddas.
Capim KPK Roby Arya
Saat itu, masa jabatan pimpinan KPK yakni Busyro sudah habis. Ia sempat maju lagi, dan melakukan fit and proper test di Komisi III DPR. Saat itu, hanya dua nama, Busyro dan Roby.
Dalam tes wawancara dan uji publik, Roby sempat membuat pernyataan yang menghebohkan.
"Kalau saya ke depan, KPK enggak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan, tidak lagi, tidak lagi," katanya.

Sigit Danang Joyo
Sigit adalah salah satu PNS yang namanya diserahkan ke Presiden Joko Widodo, untuk diajukan ke DPR guna mengikuti fit and proper test.
Tercatat, ia adalah salah satu pegawai di Kementerian Keuangan. Dia menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam tes wawancara dan uji publik di hadapan pansel dan panelis, Sigit sempat menyampaikan pendapatnya mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh KPK.
"OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan sebagainya sudah bagus sepanjang berdasar alat bukti yang kuat, yang jadi masalah penindakan bagus tapi seolah jadi parade festival OTT, penindakan dilakukan tapi jangan ke wilayah-wilayah yang sifatnya politis karena penindakan dan pencegahan ini seperti dua mata pisau yang kadang bertentangan," katanya.(M)