APBD Rohul 2020 Sebesar Rp1,438 Triliun Disahkan DPRD

Teks foto:

Bupati Sukiman, Ketua DPDR Novliwanda Ade Putra, dan dua wakil ketua DPRD M Syahril Topan serta Nono Patria, tandatangani berita acara usai disahkannya APBD Rohul 2020 hingga Sabtu dinihari.

Rokan Hulu. Media SwaraSemesta.com(2/12) - Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, 

APBD Rohul tahun anggaran 2020 Rp1,438 triliun disahkan DPRD Kabupaten Rohul di rapat paripurna yang digelar hingga dinihari.

DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sudah mengesahkan APBD Rohul tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.438.623.273.165 (Rp1,438 triliun)  di rapat paripurna yany dilangsungkan mulai Jumat (29/11/2019) malam dan baru berakhir hingga Sabtu (30/‎11/2019) pukuoll 01.10 dinihari.

Pembahasan APBD Rohul murni 2020 disahkan, di detik-detik terakhir, sebelum berakhirnya aturan Kemendagri yang menyatakan APBD 2020 harus disahkan paling lambat 30 November 2019.

Di rapat Paripurna Pengesahan, dihadiri 35 wakil rakyat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Rohul Novliwanda Ade Putra ST, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Rohul yaitu Nono Patria Pratama SE dan M Sahril Topan ST, Bupati Rohul H Sukiman, Ketua PN Pasir Pangaraian Sunoto SH, MH, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

‎Laporan Anggota Badan Anggaran (Banggar‎) DPRD Kabupaten Rohul Mohd Aidi SH, tentang ringkasan Rancangan APBD tahun anggaran 2020, total pendapatan sebesar Rp1.438.623.273.165.

Besarannya sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp144.595.922.225, Hasil Pajak Daerah Rp80.562.000.000, Hasil Retribusi Daerah Rp8.794.208.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp2.153.000.000, dan Lain-lain PAD ‎yang Sah Rp53.086.714.225.

Kemudian, Dana Perimbangan Rp1.017.074.224.200, Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp296.335.019.200, Dana Alokasi Umum Rp720.739.205.000.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp276.953.126.740, Dana Bagis Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp98.025.550.740, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp718.927.576.000.

Untuk total Belanja‎ tahun anggaran 2020 sebesar Rp‎1.471.159.104.760, terdiri Belanja tidak Langsung Rp857.289.276.890, Belanja Pegawai Rp538.323.869.670, Belanja Hibah Rp58.620.813.000, Belanja Bantuan Sosial Rp1.500.000.000, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Rp8.935.620.800.

Belanja‎ Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Rp248.408.973.420, Belanja tidak Terduga‎ Rp1.500.000.000.

Untuk total Belanja Langsung‎ di APBD 2020 sebesar Rp613.869.827.870, Belanja Pegawai Rp15.131.983.100, Belanja Barang dan Jasa Rp388.006.076.947, dan Belanja Modal Rp210.731.767.822, dan perkiraan surplus atau defisit‎ min Rp32.535.831.595.

Usai Rapat Paripurna, Bupati Rohul Sukiman‎ bersyukur kepada Allah SWT atas disahkannya APBD 2020 oleh DPRD Kabupaten Rohul masa jabatan 2019-2024.

Sukiman mengapresiasi, kerja keras dilakukan anggota DPRD Rohul bersama OPD di lingkungan Pemkab Rohul beberapa pekan terakhir, karena mengenal waktu saat pembahasan.

"Kita bersama baik legislatif dan‎ eksekutif, semuanya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, harapan kita segera ditindaklanjuti ke provinsi, sehingga nanti tepat pada waktunya 2020 bisa dilaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang mesti harus dilalui,‎" jelas Sukiman.

Bupati Rohul juga berharap APBD murni tahun depan bisa dipakai di awal 2020‎ untuk seluruh kegiatan, namun sebelum digunakan harus melalui prosedur, yaitu verifikasi di provinsi dan dilanjutkan ke pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan tepat pada waktunya," pungkas Bupati Rohul, Sukiman.

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, mengatakan APBD 2020 baru disahkan setelah melalui berbagai dinamika yang terjadi antara wakil rakyat dan pemerintah, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat

Wanda mengaku, kendala dalam proses pembahasan tidak ada, namun wakil rakyat ada beberapa permintaan ke pemerintah daerah, seperti tunjangan tambahan penghasilan untuk dokter yang bertugas di Puskesmas.

" Juga pemerintah mengabulkan, artinya bersama-sama dengan DPRD (Rohul)‎ untuk memberikan tunjangan penghasilan kepada dokter di Puskesmas-Puskesmas," ucap Wanda, dan mengaku tunjangan tambahan untuk dokter Puskesmas akan diberikan

Selain tunjangan tambahan dokter Puskesmas, pada proses pembahasan di tingkat komisi‎ ataupun di tingkat Banggar DPRD Kabupaten Rohul juga sudah dibahas tuntas seluruh prioritas pembangunan.

Catatan DPRD Rohul untuk APBD tahun anggaran 2020,‎ kata Wanda, Pemkab Rohul telah melakukan efisiensi terhadap belanja daerah yang dinilai kegiatan pemborosan.

"Kebijakan-kebijakan itu sejak awal, saat pembahasan KUA juga sudah dilakukan pengurangan belanja-belanja rutin ataupun belanja katakan SPPD dan seterusnya dari setiap Satker‎."

"Komitmen pemerintah untuk mengantisipasi, karena beban kita tahun 2020 ada Pilkada serentak dan seterusnya, saya kira ini juga menyita‎ dari anggaran belanja di Pemkab Rohul,"

"Sehingga penyusunan APBD kali ini memang belanja untuk masyarakat,  terpaksa kita harus pandai-pandai memilah mana yang sangat prioritas dan mana yang tidak, karena  Rp59 miliar lebih itu dipergunakan untuk penyelenggaraan Pilkada pada 2020," tambahnya.

Adanya surplus atau defisit sekitar Rp32 miliar, Wanda mendorong Pemkab Rohul meningkatkan PAD, meski sebagian besar anggaran daerah bergantung terhadap DBH, baik itu Migas ataupun sumber daya alam dan lainnya.

"‎Kita juga mendorong bagaimana semangat kawan-kawan DPRD yang baru mencari celah dari sisi yang lain, daripada DBH," ungkapnya.

Diakui alumni Yogyakarta ini, setelah APBD Rohul tahun anggaran 2020 disahkan, DPRD Rohul‎ akan melaksanakan agenda lain, karena masih punya satu pekerjaan rumah, yaitu Panitia Khusus RTRW‎.

‎Wanda mengharapkan postur APBD Rohul 2020 yang lebih dari Rp1,4 miliar kiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan bagi pemerintah tidak stagnan dalam mencari potensi dan meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan kreasi.

"Maka kita (DPRD Rohul)‎ selalu mendorong itu, dan kami kira teman-teman DPRD berkomitmen untuk itu, nanti melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Satker agar sumber pendapatan dari PAD ini bisa kita tingkatkan,"ucap Ketua DPRD Rohul, Novliwanda(Adv/Pemkab Rokan Hulu).