DPRD Tebing Tinggi Kaharuddin Nasution Menilai BKD Terlalu Kaku Menolak Berkas Administrasi CPNS tanpa Koordinasi.

MEDIA SWARA SEMESTA (1/12)
Tebing Tinggi
Terkait penolakan berkas administrasi 8 orang CPNS yang dilakukan BKD kota tebing tinggi menuai perhatian publik, tentang perlakuan yang kaku di lingkup instansi kepemimpinan Syaiful Fahri.

Ketika dinilai Pengumuman wali kota telah melanggar asas Lex Superior derogat Lex Inferiori, yang telah mengesampingkan pengumuman tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran untuk pemerintahan Kota Tebing Tinggi ditutup hingga tanggal 26 Nov 2019, pukul 23:11. namun BKD menyikapinya dengan kaku.

Dalam persoalan ini seharusnya BKD menyampaikan kepada walikota  untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, sehingga tidak menuai kontroversi dengan adanya protes kebijakan yang viral dikalangan netizen.

Ketika DPRD dari Partai Hanura sdr. Kaharudin Nasution dikonfirmasi via seluler Minggu malam (1/12) tentang kakunya manajemen BKD dalam menyikapi protes 8 orang CPNS melalui kuasa hukumnya dari LBH SIKAP, beliau membenarkan bahwa pemerintah tebing tinggi terlalu kaku dalam hal ini.

"Memang saya mendengar bahwa server dari pemerintah pusat ada kerusakan, tapi seharusnya pemerintah tebing tinggi jangan terlalu kaku", ucapnya.

"Dalam hal ini  BKD punya hak untuk menentukan jadwal berdasarkan Perwa, berarti punya hak juga untuk mengambil kebijakan menerima formulir atau administrasi pendaftaran CPNS itu, sebaiknya berkoordinasilah dengan pemerintah pusat, jangan terlalu kaku kali dan jangan juga ditolak formulir administrasi mereka", tuturnya lagi.

Menurut Kaharudin Nasution yang akrab disapa Gaban, bahwa walikota dalam persoalan ini belum mengetahui adanya pengunduran jadwal sehingga Perwa yang dikeluarkannya sedang dalam persoalan, sebaiknya walikota yang kita minta untuk mengambil kebijakan untuk itu, karena BKD sifatnya membantu walikota, yang jadi masalah saat ini, tau atau tidak walikota tentang persoalan adanya pengunduran tenggang waktu dari jadwal,??, lanjutnya.

Kaharudin Nasution berjanji akan koordinasi dengan pimpinan dulu, supaya diminta keterangan BKD sejauh mana persoalan ini, yang jelasnya Kunilai BKD terlalu kaku tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat", tegasnya.

Saya memang miris juga menyikapi persoalan ini, karena sulitnya lapangan kerja di era persaingan yang serba ketat, namun ketika ada kesempatan serta-merta hak mereka jangan ditolak. Pungkasnya.