Hary Tanoesoedibyo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memudahkan asing memiliki properti di Indonesia.

Media Swara Semesta (28/1)
Pemilik MNC Group sekaligus Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibyo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memudahkan asing memiliki properti di Indonesia. Permintaan ia sampaikan karena ia yakin kemudahan tersebut bisa menggerakkan ekonomi Tanah Air.

Hal ini disampaikan Hary kepada Airlangga dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang diselenggarakan grup bisnisnya. Kebetulan Airlangga menjadi pembicara kunci dalam forum tersebut.

"Kalau boleh saya berikan masukan terkait investasi asing di properti. Karena properti ini menyangkut banyak hal, ada tukang, mebel, pasir, dan sebagainya, stakeholder-nya banyak dan tanggung sebenarnya (bila tidak dipermudah)," ujar Hary kepada Airlangga, Selasa (28/1).

Hary menjelaskan saat ini pemerintah menerapkan aturan peluang investasi properti bagi asing dengan masa waktu 80 tahun dan dua kali perpanjangan. Dalam aturan itu, sambung Hary, individu asing bisa berinvestasi properti di Indonesia bila memiliki visa, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), atau izin kerja (working permit).

Cara lain, individu asing harus memiliki perusahaan di Indonesia. Bila tidak, mereka tidak bisa berinvestasi. Bahkan, menurut Hary, ada pula ketentuan individu asing harus hadir ke Indonesia setiap setahun sekali sebagai bukti kepemilikan.

Sementara perusahaan asing boleh memiliki properti di dalam negeri bila terbukti melakukan Penanaman Modal Asing (PMA).

"Padahal orang yang betul-betul solid mungkin mereka tidak mau hadir setiap tahunnya. Kalau boleh usul, kenapa tidak dibuka saja untuk individual maupun perusahaan agar asing bisa investasi di Indonesia. Toh itu, sudah diatur masa threshold-nya maksimal 80 tahun," ungkapnya.

Harry mengatakan kemudahan asing memiliki properti di Indonesia bisa mendorong minat investasi di sektor tersebut. Bila ini terjadi, maka sektor properti akan tumbuh.

Hal ini selanjutnya dipercaya akan turut menggairahkan sektor industri yang berkaitan dengan properti, seperti bahan bangunan dan lainnya.

"Kalau dirasakan sensitif mungkin bisa diatur untuk di lokasi tertentu agar bisa diterapkan," katanya.

Sayangnya, ia tidak memberi contoh di mana sekiranya kawasan yang patut mendapat pengecualian aturan investasi bagi asing. Ia hanya menekankan, kemudahan perlu pula dilakukan Indonesia karena negara lain, salah satunya China sudah melakukannya.

"Karena di China sekitar 2000-an, mereka membuka aturan itu dan langsung boom (permintaan properti melonjak)," tuturnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah sejatinya tengah mempertimbangkan stimulus kebijakan di sektor properti. Namun, kajiannya masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini, katanya, sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggenjot pertumbuhan investasi. Maka dari itu, pemerintah pun membentuk omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

"Investasi akan dibuka lebih lebar, salah satunya properti, tapi propertinya diatur sekarang ini bukan landed house, apartment dan lainnya, kami masih bicara dengan Kementerian PUPR, pintunya, payungnya diberikan, tapi KITAS itu basisnya investasi," ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga menambahkan pemerintah tengah mendorong hak penguasaan terbatas atau konsesional untuk mendukung iklimi investasi. Sayangnya, ia belum menjelaskan lebih rinci terkait hal itu.

"Kami juga dorong untuk recycle asset untuk infrastruktur pemerintah apakah power plant, airport, ataupun jalan, kami akan dorong. Salah satunya yang dibuka di Labuan Bajo, airport-nya operatornya adalah Changi," katanya.

Hary dikabarkan menjalin kerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun sejumlah proyek properti di Indonesia, salah satunya MNC Land. Trump pun sempat mengutus putra sulungnya, Donald Trump Jr. untuk ke Indonesia bertemu langsung dengan Hary.

Kemudian, Trump juga akan membangun proyek Trump Residences Indonesia. Trump Organization memberikan lisensi nama di proyek itu sekaligus mengurus manajemen.

Hary Tanoe dikabarkan akan membeli lisensi itu dari Trump sebesar US$12 juta atau sekitar Rp171,8 miliar. Proyek itu sudah berhasil memberi pemasukan ke kocek Trump sebesar US$256,249 atau setara Rp3,6 miliar.

Proyek itu berlokasi di Jawa Barat dan Bali serta ditargetkan rampung pada 2020. Selain itu, orang nomor satu di AS juga dikabarkan akan membangun Trump International Resorts di Bali.

Ini merupakan proyek 150 vila lengkap dengan kolam renang, kelab golf dengan 18 lubang didesain Phil Michelson, kelab di kawasan pantai serta hunian mewah yang terdiri dari 144 villa, dan 224 unit kondominium.

Proyek itu dianggap kontroversial karena berada lebih tinggi dari rumah ibadah Pura Tanah Lot yang dibangun sejak abad ke-16. Di samping itu, pegiat lingkungan cemas proyek itu bisa merusak lahan sawah terasering dan sistem pengairan subak yang khas di Pulau Dewata. Cnn