Breaking News



Ngiklan Murah Disini Yuk!!

Begini Gurauan Edy Rahmayadi Sebut Pak Tito Tak Pernah Datang Bila Diundang

Responsive Ad Here


Media Swara Semesta (3/7/2020)
Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyelipkan gurauan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumut, Jumat (3/7).

Dalam acara itu Edy mengaku terkejut saat dihubungi Tito tengah malam. Tito, melalui sambungan telepon, menyatakan keinginannya untuk datang ke Sumut.

"Malam-malam, saya ditelepon beliau (Mendagri), kemudian saya telepon beliau. Beliau bilang 'Pak gubernur, bang saya akan datang ke Medan. Kaget juga saya, ada apa ini pak menteri?'," kata Edy.

"Karena selama ini pak Menteri diundang ke mari (Sumut) tak pernah datang, kok sekarang mau datang? kaget juga saya, karena beliau sudah tak Kapolri lagi. Wah, kalau tiba-tiba datang, ada apa ini?," ungkap Edy disambut gelak tawa undangan.

Dalam pembicaraan itu, Edy juga memaparkan bahwa Tito menyebut Sumut mendapat rapor merah. Lalu Tito buru-buru menambahkan jika ia ingin melihat Edy.

"Itu daerah merah semua rapornya bang, karena abang sama dengan Papua," kata Edy menirukan ucapan Tito. "Wah, enggak boleh saya sama dengan Papua," tambah Edy bercanda.

Tito pun menanggapi candaan Edy. Dia berkata selama ini lebih banyak kegiatan di ibu kota. Tito mengaku tak datang ke Sumut saat diundang karena percaya dengan kepemimpinan Edy.

"Di Sumut saya telepon Pak Gubsu kenapa diundang tak datang di sini?, karena saya tahu Sumut di bawah Pak Edy aman terkendali. Kita biasanya datang ke tempat bermasalah. Kalau datang ke tempat tidak bermasalah, itu cenderung tidak prioritas," kata Tito.

Kali ini, lanjut Tito, kedatangannya ke Sumut karena ada masalah. Sebab dalam catatan Kemendagri anggaran di Sumut merah semua. Padahal Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
"Saya lapor beliau, bang ini Pilkada 9 Desember salah satu daerah yang kita catat dalam data di Kemendagri, problemnya anggaran banyak yang merah. Banyak yang NPHD-nya di bawah 10 persen kepada KPUD dan Bawaslu. kasihan mereka nanti gak bisa kerja," ungkap Tito.

"Kasihan kawan-kawan KPU daerah tidak bisa kerja padahal kami sudah laksanakan rapat, panjang proses kita," bebernya.


0 Comments