Breaking News



Ngiklan Murah Disini Yuk!!

Dua Menterinya Tersangkut Korupsi, Jokowi Diminta Reshuffle Kabinet, Fadli Zon: Ini Saat yang Tepat

Responsive Ad Here

Media Swara Semesta (7/12/2020),

Konsentrasi publik dialihkan oleh kasus korupsi yang menjerat dua menteri Jokowi, dua minggu belakangan ini. 

Yang pertama, menteri ditahan KPK adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Menteri dari partai Gerindra ini tersangkut kasus ekspor benih lobster atau benur.

Kemarin, Menteri Sosial Juliari P Batubara juga ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Juliari yang dari PDIP ini diduga melakukan korupsi dana bantuan Korona atau Covid-19.

Terkait dua pembantunya yang ditahan KPK ini, muncul usul agar Jokowi segera menetapkan pengganti 2 menterinya itu.

Dorongan perombakan atau reshuffle kabinet ini awalnya muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon. Fadli menilai saat ini merupakan waktu yang tepat agar dilakukannya reshuffle kabinet.

“Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle,” kata Fadli,senin (7/12/2020).

Anggota Komisi I DPR ini menyebut, meskipun terlambat, perombakan kabinet perlu dilakukan. Ia menyarankan agar posisi menteri dapat diisi orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya.

“Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas,” sebutnya.

Fadli juga mengatakan penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Hal ini, sebut Fadli, membuktikan bahwa korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan di masa pandemi Covid-19.

“Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis,” ucapnya.

Selain Fadli Zon, usulan reshuffle juga datang dari PPP. PPP menilai Jokowi dapat melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi 2 kursi menteri tersebut.


(dgr/an)

0 Comments