Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky mengaku akan melakukan evaluasi menyusul kejadian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini atau Risma marah saat blusukan di wilayahnya.
Risma marah besar usai mendapati Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako hanya dicairkan dua bulan, dari yang seharusnya tiga bulan.
"Segera saya akan evaluasi dan tindak lanjuti. Insyaallah secepatnya akan saya evaluasi," kata Aditya kepada wartawan, Senin (26/7).
Ia sendiri mengaku baru mengetahui pencairan BPNT di wilayahnya saat kunjungan Risma. Hal itu lantaran ia baru saja resmi dilantik dan menjabat menjadi Bupati Tuban selama sebulan.
Aditya Halindra Faridzky dan wakilnya Riyadi dilantik 20 Juni 2021 lalu oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Aditya pun tak mau berasumsi dan menduga apa yang terjadi di balik pencairan yang tak sesuai tersebut, apalagi sampai membawanya ke jalur hukum. Ia memilih akan mengevaluasi kinerja jajarannya terlebih dahulu.
"Saya baru saja dilantik satu bulan. Dan [pencarian BPNT hanya dua bulan] baru ditemukan sama bu menteri, jangan menduga-duga dulu, saya akan evaluasi pemerintahan saya," ucapnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Eko Julianto mengaku dirinya tak punya niatan untuk memotong bansos BPNT untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Ia mengatakan, BPNT dari pusat memang telah dialokasikan kepada KPM untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2021.
Namun setelah ada rapat tim BPNT, penyerahan tersebut disepakati dilakukan dua bulan terlebih dahulu. Hal itu, kata dia semata lantaran pihaknya ingin menjaga stok kebutuhan masyarakat.
"Kami tidak ada niatan apa pun. Kami ingin menjaga stok kebutuhan masyarakat tepat sasaran," kata Eko Julianto, Minggu (25/7).
Eko mengatakan, pihaknya khawatir jika pencairan langsung dilakukan untuk tiga bulan, maka masyarakat justru akan menjual bahan pangan yang mereka dapatkan, dan uangnya digunakan bukan untuk kebutuhan pokok.
"Kami khawatir nantinya [bahan pangan] dijual, dan [uangnya] tidak digunakan untuk kebutuhan pokok," ujar dia.
Alasan lainnya, pihaknya juga khawatir bansos berupa pangan seperti beras, tempe dan telur, menjadi rawan rusak jika diserahkan dalam jumlah tiga bulan secara langsung.
Pada dua bulan ini KPM program BPNT di Tuban mendapatkan dua paket beras masing-masing seberat 15 kilogram. Kemudian mendapatkan telur setiap bulan senilai Rp26 ribu dan tempe seharga Rp9 ribu.
"Kalau sekaligus tiga bulan, maka komoditas telur dan tempe rawan rusak," kata dia.Red
.jpeg)
Posts
0 Comments