Kontroversi yang Timbul akibat Pengangkatan Ahok sebagai Petinggi di BUMN

Media Swara Semesta (16/11)
Ada beragam faktor perlu dipertimbangkan dalam menunjuk seorang pejabat yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak.

Seperti yang sedang ramai saat ini soal kabar penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah harusnya tak hanya melihat dari sisi kapasitas dan kualitas, melainkan dampak yang ditimbulkan pasca penunjukan.

Director survey and polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN, Erick Thohir perlu belajar dari pengalaman.

"Ini bukan soal pantas atau tidak, tetapi kegaduhan sangat penting dihindari demi lancarnya pemerintahan Jokowi di periode kedua," kata Igor Jumat (15/11).

Salah satu yang patut diingat adalah pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tahun 2015 silam. Saat itu, calon Kapolri Budi Gunawan sudah tinggal selangkah lagi memimpin korps bhayangkara.

"Dulu Budi Gunawan juga secara kompetensi sangat layak menjadi Kapolri, bahkan sudah lolos dari fit and proper test DPR. Tetapi kegaduhan yang timbul dari komunitas antikorupsi menyebabkan Presiden berubah pikiran," sambungnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, dosen Universitas Jayabaya ini berharap pemerintah tak gegabah dalam mengambil keputusan menunjuk Ahok sebagai petinggi BUMN. Sebab saat ini pun gelombang penolakan sudah mulai bermunculan, meski kepastian ditunjuknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum jelas.

"Kasus Budi Gunawan bisa jadi contoh, gagal jadi Kapolri tidak membuatnya jobless. Posisi sebagai Kepala BIN pun didapat karena kompetensinya. Begitu juga Ahok, jika ingin diberi jabatan, harus dipikirkan dengan seksama jabatan yang tidak menimbulkan kontroversi publik, misalnya jadi Dubes RI untuk negara kuat seperti Cina, Amerika, atau Rusia," tutupnya. G