Breaking News



Ngiklan Murah Disini Yuk!!

Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Diduga Menuai Polemik.

Responsive Ad Here

Media Swara Semesta (27/3)
Serdang Bedagai
Pembangunan 10 unit rumah layak huni dengan pagu anggaran dana desa sebesar Rp. 250 juta diduga menuai polemik sehingga ketika di konfirmasi Kamis, 26 Maret 2020 keluar sifat arogansi aslinya dari seorang Tiurmauli br.Sirait sebagai kepala desa Pekan Kamis kecamatan Dolok Masihul kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai badan publik atau seorang pejabat publik Tiurmauli br.Sirait merasa arogan dan merasa sudah benar pekerjaannya sebagai pengguna anggaran, sehingga tak terima ketika dikonfirmasi sistem dan teknis pekerjaannya dalam pembangunan rumah layak huni di desa tersebut, padahal menurut keterangan warga yang menerima RTLH  "kami hanya menerima bantuan dan untuk selebihnya kekurangan batu batanya dengan biaya sendiri" ucap salah seorang yang tak mungkin disebut namanya karena bagian dari kode etik.


Konfirmasi dan klarifikasi merupakan bagian dari perilaku pekerjaan jurnalis, namun disalah artikan oleh oknum pejabat kepala desa pekan Kamis tersebut dengan mengatakan pencemaran nama baiknya. bahkan menurut kami dapat diduga bahwa perlakuan ini merupakan bagian dari proses untuk menghindari konfirmasi awak media Swara Semesta menurut keterangan Dirsyam Mahmuda selaku Humas LSM Swara Semesta Keadilan.

"Sebagai awak media yang dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999, kami sudah melakukan pekerjaan sesuai kode etik jurnalistik dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kejanggalan-kejanggalan atas dugaan yang diragukan, namun diduga tidak adanya iktikad baik oknum kepala desa Pekan Kamis dalam menyikapi konfirmasi dan klarifikasi tersebut, sehingga proses pekerjaan wartawan terhambat", ucap Dirsyam.

"Sebenarnya kami hanya ingin menanyakan apakah nilai harga RTLH sama setiap unitnya dari rumah yang akan dibangun, ataukah disesuaikan dengan kondisi keparahan rumah dan selanjutnya apakah pemberian RTLH sudah disesuaikan dengan kondisi perekonomian sipenerima bantuan, inilah yang dimaksud dengan tepat guna dan tepat sasaran", harap Dirsyam.



"Dalam keterhambatan tugas kami sebagai wartawan untuk mencari informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kami akan layangkan surat ke komisi informasi publik Sumatra Utara dan Dinas PMD kabupaten Serdang Bedagai agar semua ini dapat diluruskan sehingga tidak perlu arogansi dalam menghadapi wartawan selaku kontrol sosial" tutup Dirsyam.

Diharapkan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai untuk menelusuri persoalan ini sehingga kedepannya oknum kepala desa memahami tugas kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bermartabat sesuai bimbingan yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap perangkat desa selama ini.

Penulis/wartawan : Da'im Semesta

0 Comments