Fadli Zon Kritik Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Media Swara Semesta (13/3/2021),

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Pasalnya, rencana kebijakan itu menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.

"HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia," ujar Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Jumat (12/3/2021).

Fadli mengungkapkan rencana itu merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan menjelang panen raya. Meski waktu pelaksanaan belum pasti, menurut Fadli, rencana tersebut langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.

Padahal, sambungnya, tanpa ada rencana impor saja setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani," jelasnya.

Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Mengutip data Badan Pusat Statistik, lanjut Fadli, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.

"Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras," ujarnya.

Menurut Fadli, keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian atau seluruh stakeholder yaitu para petani. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat.

Pemerintah, kata Fadli, jangan alergi mendengar masukan dari dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

"Pemerintah juga jangan ujung-ujung mengeluarkan kebijakan yang tak lama kemudian dicabut atau direvisi padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," katanya.

Berikutnya, HKTI meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang.

Selanjutnya, HKTI meminta pemerintah terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

Kemudian, HKTI juga meminta Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai HPP pada panen raya Maret 2021.

"Sekali lagi, jangan sampai rencana melakukan impor beras 1 juta ton ini adalah sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia dan di balik semua itu bisa saja ini menjadi bagian dari rent seeking activities atau kegiatan untuk perburuan rente," ucapnya.

(Cn/an),