.jpeg)
Pemerintah Akan Lembur Kementrian Riset dan Teknologi, Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
11.4.21
Responsive Ad Here
Media Semesta (11/4/2021)
Jakarta
Pemerintah lewat keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan persetujuan dari DPR RI telah memutuskan untuk melebur Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke depan hanya akan ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek serta tambahan sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat otonom.
Kebudayaan dan Ristek serta tambahan sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat otonom.
Merespons keputusan itu, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) membuat pernyataan sikap berisi tiga pesan kepada pemerintah. Yang pertama meminta nama serta fungsi sains dan teknologi tetap ada pasca-peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Sains dan teknologi, ditegaskan ALMI, harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan Indonesia.
"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus tetap berinovasi kebijakan pengembangan sains dan teknologi," bunyi bagian dari isi pernyataan itu, Sabtu 10 April 2021. "Inovasi kebijakan tersebut mendorong kuantitas dan kualitas penelitian serta mengembangkan SDM sains dan teknologi."
Di sisi lain, lembaga baru hasil bentukan dari BRIN diharap didesain mencegah tumpang tindih yang tidak perlu, dan menghindari persengketaan di kemudian hari. Desain tersebut juga memastikan bahwa implementasi pengembangan sains dan teknologi berjalan cepat sesuai koridor kebijakan yang ada.
"Sebagai contoh, Jerman memiliki The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) dan DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) yang memiliki fungsi dan kapasitas berbeda namun keduanya tetap saling bersinergi."
Butir pernyataan sikap yang kedua adalah instrumentalisasi sains dan teknologi. Negara, menurut ALMI, perlu mendorong pemanfaatan sains dan teknologi sembari menegaskan posisi negara untuk tidak menjadikan lembaga riset, universitas, dan pendidikan tinggi sebagai institusi korporatisme negara (state corporatism). Konsekuensi dari korporatisme negara adalah tunduk kepada kepentingan politik kekuasaan dan pasar. (T/red)
Jakarta
Pemerintah lewat keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan persetujuan dari DPR RI telah memutuskan untuk melebur Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke depan hanya akan ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek serta tambahan sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat otonom.
Kebudayaan dan Ristek serta tambahan sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat otonom.
Merespons keputusan itu, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) membuat pernyataan sikap berisi tiga pesan kepada pemerintah. Yang pertama meminta nama serta fungsi sains dan teknologi tetap ada pasca-peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Sains dan teknologi, ditegaskan ALMI, harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan Indonesia.
"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus tetap berinovasi kebijakan pengembangan sains dan teknologi," bunyi bagian dari isi pernyataan itu, Sabtu 10 April 2021. "Inovasi kebijakan tersebut mendorong kuantitas dan kualitas penelitian serta mengembangkan SDM sains dan teknologi."
Di sisi lain, lembaga baru hasil bentukan dari BRIN diharap didesain mencegah tumpang tindih yang tidak perlu, dan menghindari persengketaan di kemudian hari. Desain tersebut juga memastikan bahwa implementasi pengembangan sains dan teknologi berjalan cepat sesuai koridor kebijakan yang ada.
"Sebagai contoh, Jerman memiliki The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) dan DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) yang memiliki fungsi dan kapasitas berbeda namun keduanya tetap saling bersinergi."
Butir pernyataan sikap yang kedua adalah instrumentalisasi sains dan teknologi. Negara, menurut ALMI, perlu mendorong pemanfaatan sains dan teknologi sembari menegaskan posisi negara untuk tidak menjadikan lembaga riset, universitas, dan pendidikan tinggi sebagai institusi korporatisme negara (state corporatism). Konsekuensi dari korporatisme negara adalah tunduk kepada kepentingan politik kekuasaan dan pasar. (T/red)
Posts
0 Comments