Kades Penggalian Kecamatan Tebing Syahbandar diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan Dana Desa yang digunakannya

Media Swara Semesta (4/5/2021)

Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa

Untuk mendukung nawacita itu, pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. 

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dengan begitu banyaknya anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa, maka pertanggungjawabannya pun menjadi besar, namun Kades Penggalian Kecamatan Tebing Syahbandar diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan Dana Desa yang digunakannya dan hal itu terbukti dari ucapan Kades Syaiful Amri ketika hendak dikonfirmasi tentang realisasi kesesuaian antara pembangunan dan biaya yang digunakan, ungkap Ahmad Da'im selaku sekretaris LSM Swara Semesta Keadilan, Senin 3 Mei 2021.

Syaiful Amri ketika dihubungi via selulernya Senin 3 Mei 2021 menunjukkan sifat egois tidak mau menerima kritik atas pekerjaannya yang diduga Mark-up dan berkata "aku gak tau kapan  bisa bertemu denganku, terserah saja aku sudah siap menghadapinya", ucap Ahmad Da'im menuturkan kasarnya kata-kata Syaiful Amri, terhadap kontrol sosial.

Padahal, terlalu banyak yang harus diklarifikasi tentang dana desa kepada Kades Penggalian, terkait dugaan Mark-up sejak tahun anggaran 2019, antara lain : Pembangunan Jalan Rp. 268.355.000,-Pembangunan Selokan Rp. 281.280.625,-Pembangunan/Rehab Jembatan : Rp.199.387.000.dan untuk itu kami akan telusuri semua itu, tegas Da'im.

Dari uraian di atas disinyalir Syaiful Amri berusaha untuk menutupi semuanya dengan setel gaya marah-marah kepada kami selaku kontrol sosial, tandas Ahmad Da'im. 

Wartawan : Ahmad Da'im