Breaking News



Ngiklan Murah Disini Yuk!!

Pemkab Sergai Salurkan Bantuan Sosial Sektor UKM Bagi Seluruh Pedagang Pasar

Responsive Ad Here






Media Swara Semesta (17/11/2022)

Perbaungan - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyalurkan bantuan sosial khusus bagi sektor Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang terdampak inflasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Penyerahan bantuan ini juga dirangkai dengan kampanye belanja bijak dengan ARIS serta edukasi keuangan digital dan pasar murah bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara di pasar rakyat Perbaungan, Kamis (17/11/2022). 


Mewakili Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan mengucapkan selamat datang kepada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Aska Subhan Aminurridho di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah berkerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengedukasi masyarakat dan pedagang yang ada di Pasar Perbaungan tentang pentingnya digitalisasi keuangan.


"Kami sangat mengapresiasi Bank Indonesia dan perbankan lainnya yang turut mendukung acara ini. Kami harap, edukasi serupa terus dilakukan dan tidak hanya di pasar Perbaungan, namun seluruh pasar di Kabupaten Serdang Bedagai dapat melaksanakan transaksi non tunai. Karena dengan metode pembayaran ini dilakukan agar pembayaran lebih mudah, cepat dan aman, "ungkapnya.


Selain itu, Wabup juga menambahkan bantuan yang disalurkan Disperindagsar Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai wujud nyata kehadiran dan perhatian Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang selalu hadir ditengah masyarakat. 


" Pandemi covid membuat pelaku UKM sangat terdampak. Namun justru UKM jugalah yang mampu menopang perekonomian kita. Tentunya akibat krisis yang tengah melanda membuat sektor ini sangat terdampak, maka itu kami memberikan bantuan sosial kepada pelaku UKM, "jelasnya.


Ia juga mengajak agar pelaku UKM terus berinovasi dalam memasarkan produknya, mulai dari packaging yang menarik, memanfaatkan teknologi serta menggunakan sistem ekatalog. 


" Target kami, 80 persen belanja modal APBD kita ditahun depan akan dilakukan secara non tunai. Dan khusus pelaku UKM kita akan mulai dengan menggunakan sistem ekatalog, "tambahnya.


Demi mewujudkan digitalisasi di Serdang Bedagai, pihaknya mendorong agar pelaku UMK segera mengurus NIB nya.


" Disperindag harus melakukan jemput bola ke pedagang untuk mengurus NIB nya. Disusun ekatalognya sehingga kedepan, belanja APBD kita tinggal membuka katalog dan semua dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai, "tandasnya.


Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Aska Subhan Aminurridho mengatakan kegiatan ini terlaksana karena kerja bareng antara Bank Indonesia dengan Pemkab Serdang Bedagai. 


" Kami terus berupaya agar pelaku UKM kita di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Serdang Bedagai untuk masuk ke dalam katalog. Sehingga belanja lebih mudah, aman dan cepat. Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan transaksi non tunai. Itu target kita, "ucapnya.


"Banyak provider pembayaran, salah satunya QRIS. Kita harap masyarakat belanja secukupnya menjelang Natal dan tahun baru sehingga inflasi dapat terus terjaga, " Tambahnya. 


Sebelumnya Kadis Perindagsar Sergai Roy Pane melaporkan sosialisasi siap QRIS ini dilakukan agar mendukung kebijakan Pemerintah mendigitalisasi pembayaran.


"Penyerahan bantuan ini secara keseluruhan sebanyak 1.400an pedagang pasar se Kabupaten Serdang Bedagai. Khusus di pasar Perbaungan diserahkan kepada 206 pedagang. Setiap pedagang mendapatkan bantuan selama 3 bulan, yakni Oktober, November dan Desember dan setiap bulan pedagang menerima bantuan sebesar Rp200.000 yang langsung ditransfer ke rekening pedagang, "laporanya.


Tahap pertama ini, pihaknya langsung menyalurkan bantuan sosial selama 2 bulan yakni untuk bulan Oktober dan November.


"Kalo Bank Sumut tidak ada potongan, namun jika pedagang memiliki rekening diluar bank Sumut maka biaya administrasi langsung dipotong oleh perbankan masing-masing. Artinya pemotongan bukan oleh Pemkab, namun perbankannya karena mereka punya kebijakan masing-masing yang tidak bisa kitab intimidasi, " Tutupnya.(red)

0 Comments