Moeldoko Minta Konflik Lahan Petani Sumut Selesai Hari Ini

Media Swara Semesta (9/3/2021),

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta konflik lahan antara petani Desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PT Perkebunan Nusantara II selesai besok, Selasa (9/3).

"Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini," kata Moeldoko saat dialog antara PTPN II dan petani, di Medan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Moeldoko mengatakan PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi. Para petani itu juga akan dibangunkan rumah seluas 150 meter persegi untuk setiap keluarga.

Lahan untuk rumah itu menggunakan skema pinjam pakai lahan produksi 2.500 meter persegi per kartu keluarga. Masa pakai lahan berlaku hingga 35 tahun dan bisa diperpanjang.

Kesepakatan itu diambil setelah menggelar empat kali rapat tingkat menteri sejak petani mengadukan konflik itu ke Presiden Joko Widodo pada Agustus 2020 lalu.

Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah akan memberi dukungan program pemberdayaan masyarakat selepas redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya menyelesaikan konflik tersebut menurutnya juga sudah disetujui oleh Jokowi.

"Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada presiden," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PTPN II Irwan Peranginangin mengatakan pihaknya akan mengikuti perintah dari KSP. Ia menyebut sudah menyiapkan lokasi lahan untuk dibangun perumahan bagi petani.

Sementara perwakilan dari pihak petani, Imam Wahyudi mengatakan pihaknya menunggu realisasi penyelesaian konflik itu. Ia mengaku mulai bercocok tanam di lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sebelumnya, lima perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim bertemu Jokowi mengadukan konflik yang dialami mereka pada Agustus 2020. Mereka melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Konflik lahan ini bermula dari penggusuran lahan dan tempat kelola petani di Desa Simalingkar dan Sei Mencirim. Lahan itu digunakan untuk proyek perumahan milik PTPN II. Semenjak itu, petani gencar menuntut hak atas lahan yang sudah mereka tempati sejak 1951.

(Cn/an)